Connect with us

Berita

GIAT REVITALISASI KEPENGURUSAN DPD DAN DPC Forum Bela Negara FBN SE-JAKARTA BARAT

Published

on

JAKARTA, JPSNEW.COM, Dewan Pimpinan Wilayah Forum Bela Negara ( FBN DKI ) melakukan kegiatan revitalisasi khususnya di daerah DPD FBN Jakarta Barat hal ini dilaksanakan agar solidaritas para kader kepengurusan di DPD dan DPC Jakarta Barat mampu bersinergi dan tetap solid sebagai kader FBN , Pada Hari minggu kemarin ( 01/08/20)

Adapun kegiatan ini dihadiri oleh ketua umum DPP FBN RI , Bapak Laksamana Muda ( Purn) Prof. Dr. Setyo Harnowo dan ketua FBN DKI Azizul Akbar beserta Sekertaris wilayah DKI Jakarta Ibu Yuliana dan penasehat FBN DKI Bapak Amir Akbar SE. Serta dihadiri pula oleh para pengurus DPP FBN RI dan DPW FBN DKI beserta seluruh jajarannya dan para penggurus dan anggota DPD dan DPC Jakarta Barat.

Menurut Ketum FBN RI, Bapak Laksmana Muda.( Purn) Prof. Dr. Setyo Harnowo. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mempunyai jiwa bela negara yang tertanam di sanubari kita masing masing dengan berbagai kegiatan yang positif, beliau berharap seluruh masyarakat atau warga Indonesia agar lebih mencintai negara dan bangsanya sehingga kecintaan terhadap tanah air tidak mampu di goyahkan oleh pihak manapun.

Sedangkan dalam pidatonya Ketua DPW FBN DKI Azizi Akbar ,Pihaknya dalam waktu dekat ini akan segera membentuk kepengurusan baru di 6 wilayah di mulai dari DPD Jakarta Barat dengan kegiatan revitalisasi, dan beberapa wilayah di DKI tepatnya di daerah Jakarta Selatan , Jakarta utara , Jakarta pusat , Jakarta Timur dan kepulauan Seribu serta membuat beberapa program jangka pendek dan panjang untuk agenda kegiatan di wilayah DKI.

Menurut Yuliana selaku sekertaris wilayah DKI Jakarta, program2 kerja FBN akan segera di laksanakan dalam waktu dekat ini setelah pembentukan pengurus DPD yg baru di wilayah DKI Jakarta, juga akan melaksanakan audensi kebeberapa tokoh dan pembina FBN serta sosialisasi tentang forum bela negara kepada masyarakat .

 

Penasehat FBN DKI, H.Amir Akbar juga berharap kepada pengurus DPD , agar Anggota DPD DPC bisa diisi oleh para Milenial dng rentan usia 25 -55 Tahun .
Bahwa Bela negara negara dan bangsa itu bukan hanya berdasarkan apa yg di otak atau pikiran saja , tapi Bela negara dan bangsa harus berada tertanam di dalam Hati .

Sehingga tidak tergoda oleh Nego2 dalam implementasi/ pengamalannya , Pancasila dan NKRI harga mati itu ada dalam Diri dan Jiwa .

Menurut Bapak Sakrad selaku ketua DPD Jakarta Barat dan tuan rumah di acara tersebut bahwa revitalisasi DPD yang dilaksanakan saat ini untuk mengganti struktur yang kurang aktif dan menggerakkan kembali stuktur KSB agar kembali menjalin kerjasama yang baik antar pengurus.

Adapun kegiatan ini meliputi kepengurusan DPC FBN di 8 daerah kecamatan Se-Jakarta Barat. Sebagai Ketua DPD DKI Jakarta Barat , Bapak Sakrad sangat berharap dengan adanya pertemuan ini membuat semangat teman teman khususnya di wilayah DKI, agar kedepannya dapat membantu kegiatan kegiatan yang ada di DPP FBN RI dan DPW FBN DKI d an diwilayah DPD itu sendiri tuturnya di akhir wawancara dengan awak media.

Sumber : www.jarrakposjakarta.com

Editor    : Aj

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

GUBERNUR BALI BANTU RP 20 M UNTUK ATASI KRISIS AIR DI BULELENG TIMUR

Published

on

By

SINGARAJA-JPSNEW.COM – Krisis air bersih yang menjadi persoalan klasik di Buleleng terutama di Buleleng Timur yang sering menimbulkan konflik horizontal, memancing rasa prehatian Gubernur Bali, DR Ir I Wayan Koster, MM.

Saat Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana curhat dalam laporannya saat acara ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan megaporyek Bendungan Tamblang, Rabu (12/8/2020), langsung direspon Gubernur Koster.

Tanpa basah-basih Gubernur Koster langsung menjanjikan anggaran dari Pemprov Bali. Jumlahnya lumayan besar yakni Rp20.000.000.000 pada tahun 2021 mendatang.

Ia berharap dengan bantuan anggaran sebesar itu, persoalan kirisis air bersih di Desa Les dan Desa Penuktukan dapat segera terselesaikan. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk pengadaan instalasi air dari SPAM Air Sanih, ke Desa Les, Penuktukan, hingga Desa Sembiran tempat sang gubernur berasal.

Persoalan air ini akan jadi prioritas saya, sehingga masyarakat di wilayah timur tidak mengeluh soal air saat di musim kemarau. Akan saya tuntaskan. Saya akan diskusikan dengan Sekda Bali yang juga sebagai Ketua TAPD Provinsi Bali, untuk dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,” janji Gubernur Koster.

Sementara itu, Bupati Bangli, I Made Gianyar menyebutkan pertemuan antar dua kepala daerah sudah sangat tepat dan bagus. Ia menilai Bupati Buleleng sudah sangat memahami bahwa kehidupan ini tentang semua orang, bukan hanya tentang Kabupaten Buleleng saja atau Kabupaten Bangli saja. Sehingga kesepahaman ataupun tawaran dari Bupati Bangli bisa didetailkan lagi secara teknis oleh para pejabat teknis di masing-masing kabupaten. Semua terkait dengan pemanfaatan air di Bangli bisa ditarik ke atas antar Bupati dengan melakukan kerjasama antar daerah. “Sehingga nanti kalau sudah di atas atau antar Bupati, pemecahan masalah bisa mulai dari akar permasalahannya. Nanti teknisnya akan diatur kembali kajiannya,” paparnya.

Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan krisis air bersih di wilayah Kecamatan Tejakula diperlukan jalina kerjasama antar pemerintah daerah yakni Bupati Bangli, I Made Gianyar selaku pemilik sumber air di Desa Batih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan Bupati Buleleng.

Kerjasama ini sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan air khususnya di Desa Les dan Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula.

Untuk mematangkan kerjasama tersebut, Bupati Agus Suradnyana dan Bupati I Made Gianyar melakukan pertemuan di Kintamani, Bangli, Selasa (11/8/2020).

Bupati Agus menjelaskan dirinya bertemu dengan Bupati Kabupaten Bangli untuk menyelesaikan persoalan air di Desa Les dan Desa Penuktukan. Dalam pertemuan tersebut, diskusi dilakukan untuk mengembalikan kewenangan penyelesaian air ini dengan perjanjian atau nota kesepahaman antar bupati. Bukan lagi desa adat dengan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerancuan penyelesaian persoalan masalah air. “Kalau antar bupati kan ada indikator teknis, ekonomi di dalamnya. Harus diselesaikan semua. Kalau volumenya kurang baru kita tambah lagi,” jelasnya.

Mengenai tindak lanjut dari nota kesepahaman, mantan anggota DPRD Provinsi Bali ini mengatakan bahwa ia sudah merapatkan seluruh instansi atau SKPD terkait untuk membuat kajian masing-masing. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) diberikan tugas untuk membuat kajian teknis dibantu dengan PDAM. Dalam kajian teknis terdapat kajian volume dan model. Sedangkan, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) membuat kajian ekonomi dan budaya mengenai sesajen yang akan diberikan. Semua kajian dikoordinir oleh Asisten Bidang Pemerintahan.

“Mengingat kita tinggal di Bali. Dan sumber air tersebut disucikan oleh masyarakat sehingga kita harus tahu tentang sesajen atau upacara apa yang harus dilakukan sebelum memanfaatkan sumber air tersebut,” ujar Agus.

Sejatinya, kata Agus, stok air masih ada 50 liter per detik di Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Spam Air Sanih. Namun kendalanya, pihaknya belum bisa menyalurkan air tersebut ke Desa Les dan Penuktukan. Dikarenakan belum adanya saluran yang dibangun sampai ke bagian timur.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Berita

MAHASISWA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TUNTUT DISCOUNT BIAYA KULIAH 50 %

Published

on

By

PALEMBANG-JPSNEW.COM – Puluhan mahasiswa Universitas PGRI Palembang yang tergabung dalam Aliansi Kampus Biru (AKB) menggelar aksi demo di halaman Gedung Rektoral Universitas PGRI Palembang, Kamis (13/8/2020).

Dalam aksi itu, massa mahasiswa menyampaikan beberapa tuntuan kepada rektorat. Massa mendesak rektorat untuk meninjau kembali kebijakan kampus terkait biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai oleh para mahasiswa sangat menyulitkan orangtua apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini.

Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas PGRI Palembang, Nur Muhammad Habibilah meminta pihak kampus untuk memberikan keringan biaya kuliah berupa pemotongan UKT sebesar 50%, mengingat keadaan perekonomian keluarga menurun akibat dampak pandemi COVID-19.

“Dampak dari pandemi COVID-19 ini tentunya perekonomian orangtua kami menurun secara signifikan sehingga para mahasiswa mengalami kesulitan untuk membayar UKT tersebut. Oleh karena itu, kami meminta dan mendesak kepada pihak rektorat dapat memberikan keringanan biaya UKT sebesar 50 persen,” desak Nur.

Nur mengatakan, selain meminta pengurangan biaya UKT, dalam aksinya para mahasiswa juga menuntut beberapa point terkait kegiatan belajar mengajar, meningkatkan sarana dan prasarana bahkan mahasiswa meminta untuk meninjau kembali prihal wisuda.

“Kami berharap kepada pihak kampus agar kiranya mahasiswa dapat dilibatkan dalam mengambil suatu keputusan kebijakan terutama terkait dengan mahasiswa,” pintnya.

Bagaimana tanggapan Rektor Universitas PGRI Palembang? Rektor Universitas PGRI Palembang Dr. H. Bukman Lian, MM.,M.Si, mengarakan bahwa pihaknya akan mengakomodasi dan mengusahakan tuntutan tersebut secara bertahap.

Terkait dengan tuntutan pengurangan biaya UKT, Bukman mengatakan dirinya akan terlebih dahulu mendiskusikan hal tersebut dengan pihak yayasan. Keputusan dari hasil pertemuan tersebut akan sesegera disampaikan kepada mahasiswa.

“Untuk masalah tuntutan pengurangan biaya UKT, kita akan adakan musyawarah mufakat dengan pihak yayasan dan tidak adanya unsur tekan menekan. Mahasiswa kita harapkan bersabar untuk menunggu keputusan tersebut,” ungkap Rektor.

Sementara itu, terkait tuntutan sarana dan prasarana yang dinilai kurang memadai yang disediakan dan diberikan pihak kampus kepada mahasiswa, pihaknya akan terus melakukan perbaikan namun membutuhkan waktu dalam proses perbaikannya.

“Fasilitas akan kita perbaiki secepatnya namun secara bertahap, tetapi tidak bisa langsung selesai begitu saja tentunya membutuhkan waktu dalam penyelesaianya agar optimal hasilnya nanti” ujarnya.

Bukman juga menguraikan terkait dengan perkuliahan berbasis daring (online) dinilai mahasiswa kurang efektif, maka pihaknya akan tetap berkomitmen akan terus melanjutkannya. Karena lantaran sudah menjadi peraturan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud.

“Kita akan tetap melakukan proses perkuliahan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku terkait kondisi pandemi covid-19 pada saat ini” tegasnya.

Dalam aksi itu mahasiswa menyampakan 6 tuntutan. Pertama, mendesak Rektorat untuk memotong UKT sebesar 50 persen; Kedua, mahasiswa menolak KKL; ketiga, mahasiswa menuntut komunikasi dan informasi yang transparan dari kampus; keempat, menuntu perbaikan serta melengkapi fasilitas kampus; kelima, menuntut Rektorat meninjau kembali perihal wisuda; dan keenam, mempertanyakan masalah kuliah daring.

Penulis: Danu
Editor: Francelino

Continue Reading

Berita

SATPOL PP BULELENG SEGEL TAWER DI BANYUNING DAN VILA DI SEMBIRAN

Published

on

By

TEJAKULA-JPSNEW.COM | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng mulai bernyali. Kali ini lembaga “penerbit izin” itu mulai tidak kompromi terhadap bangunan bodong alias bangunan liar.

Seperti Selasa (11/8/2020), DPMPTSP atau lebih disebut Dinas Perizinan diback-up Satpol PP Kabupaten Buleleng, Bali, melakukan penyegelan terhadap satu tower seluler di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng dan penghentian pengerjaan hotel/villa di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula.

Menurut Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan A DPMPTSP Buleleng, Ir. Ida Komang Sudita, tower seluler yang disegel tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sedangkan untuk pengerjaan hotel/villa yang dihentikan di Desa Sembiran, sebelumnya sudah mengajukan permohonan IMB, namun masih dilakukan penangguhan karena tidak sesuai dengan rencana pembangunannya.

“Izin tanah yang diajukan sebesar 86 are, tapi bangunannya kecil sekali. Ada laporan juga luas tanah keseluruhannya sebesar 35 hektar, rencana pembangunannya belum sesuai,” ungkapnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng, Drs. I Putu Artawan mengatakan tindakan penyegelan ini tentu sudah sesuai dengan regulasi yang ada. DPMPTSP Kabupaten Buleleng sudah memberikan surat teguran sebanyak dua kali terhadap pemilik bangunan dan tower, namun tidak juga diindahkan. Sehingga dilakukan penyegelan sebagai bentuk pembinaan. Jika tidak diindahkan lagi, sesuai dengan regulasi akan dilakukan tindakan pembongkaran.

“Saya ingatkan setiap pelaku usaha sebelum melakukan usahanya harus mengantongi izin sebelum lanjut ke pembangunan dan operasional. Untuk yang dilakukan penyegelan, jika izin sudah dilengkapi nanti juga kami akan buka penyegelannya, Ini hanya pembinaan saja,” pungkasnya.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Trending