Connect with us

Nasional

GUBERNUR DORONG KEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Published

on

MANGUPURA-JPSNEW.COM – Gubernur Bali DR Ir I Wayan Koster, MM, secara resmi membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) VII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bali di The Trans Resort Hotel, Badung, Sabtu (8/8/2020) pagi.

Dalam sambutannya Gubernur Koster mengajak Kadin Bali untuk melihat ekonomi dengan dimensi ke depan. Bali tidak lagi bisa hanya mengandalkan pariwisata.

Menurutnya, Bali harus mulai dengan paradigma ekonomi yang baru. “Maka agenda saya dua tahun ini mulai menyiapkan ekosistem untuk itu. Yaitu menyeimbangkan fundamental perekonomian Bali. Yang meliputi pariwisata, pertanian dan industri,” ujar Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Mantan anggota DPR RI tiga periode ini menambahkan, industri yang akan dikembangkan adalah industri yang berbasis pada keunggulan masyarakat Bali. Industri berbasis branding Bali dengan inovasi, kerajinan dan kreativitas masyarakat Bali.

“Untuk bisa menjalankan fundamental ekonomi ini harus didukung dengan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur darat, laut, udara secara terkoneksi dan terintegrasi. Satu-persatu kita wujudkan,” kata Gubernur Koster.

Pria yang menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini mengatakan akan segera membahas konsep pemulihan ekonomi Bali. Titik dan sektor mana saja yang bisa menjadi pengungkit pemulihan ekonomi Bali. “Pada tahapan itu saya akan banyak bicara dengan KADIN dan pelaku ekonomi yang ada di Bali,” ujarnya yang disambut riuh tepuk tangan peserta Musprov.

Oleh karena itu Gubernur Koster berharap Musprov KADIN Bali VII ini berjalan lancar sehingga menghasilkan pengurus yang nantinya bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Gubernur berharap KADIN Bali bisa memahami dan menyesuaikan diri dengan visi pembangunan daerah Bali ke depan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Jadi ekonomi Bali ke depan akan lebih berpihak kepada sumber daya lokal Bali. Ada leverage. Jadi mana yang global, mana yang nasional dan lokal. Supaya lebih memberi manfaat kepada masyarakat lokal Bali,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.

Ia berharap pelaku ekonomi Bali ke depan lebih mengedepankan kebersamaan, kolaborasi dan sinergi. Anggota KADIN Bali diharapkannya memiliki daya juang yang tinggi, jujur, setia dan tabah, termasuk dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19 ini.

Sebelumnya Ketua Umum KADIN dalam sambutannya yang dibacakan Ketua Bidang Organisasi, Ali Said berharap Gubernur Bali dan pemerintah daerah selalu membina dan memberi dukungan terhadap eksistensi KADIN Bali. Menurutnya kuartal ketiga tahun 2020 ini menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi Indonesia sehingga tidak terjebak ke dalam jurang resesi. Di sisi lain pemulihan ekonomi harus tetap dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi gelombang kedua.

Tampak hadir dalam pembukaan Musprov KADIN VII ini Ketua Kadin Bali incumbent Made Ariandi, pengusaha senior Gde Wirata dan sejumlah tokoh serta perwakilan pemangku kepentingan lainnya.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

KREATIF DOSEN DAN MAHASISWA FE UNIVERSITAS NEGERI MALANG RINTIS CAFE PINGGIR KALI

Published

on

By

MALANG-JPSNEW.COM – Tempat wisata yang masih terbilang baru di kota Malang ini memiliki tawaran wisata alam yang masih sangat asri. Terletak di Desa Wisata Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur (Jatim) yang satu lokasi dengan Agrowisata Petik Jeruk.

Tempat wisata ini sangat cocok bagi wisatawan yang sangat menyukai wisata alam yang masih sangat asri. Nyanyian alam yang berasal dari suara burung dan daun yang tertiup angin dan juga gemericik air sungai menyambut kedatangan pengunjung. Aliran sungai yang berada di pintu masuk memberikan aroma dan hembusan angin yang sangat sejuk saat pengunjung tiba di lokasi. Batu-batu besar yang terletak di aliran sungai menambah keindahan dan keasrian di Bedengan.

Suasana seperti ini tentu saja menjadikan lokasi Bedengan lambat laun menjadi tempat berkemah favorit bagi pengunjung atau wisatawan. Selain sebagai tempat berkemah yang menarik, Bumi Perkemahan Bedengan juga menyediakan banyak warung-warung yang menjual berbagai jenis makanan dan minuman.

Selain itu juga terdapat Kafe Pinggir Kali yang tepat berada di pinggir sungai pintu masuk. Tidak hanya itu saja suasana di sekitar kafe yang masih sangat asri, terdapat barisan pohon pinus yang sangat cocok dijadikan spot foto yang instagramabel bagi wisatawan. Pada kafe ini juga menyediakan minuman kopi khas olahan dari warga Desa Selorejo.

Menurut Pak Rendy, olahan utama pada kafe ini adalah kopi selorejo lokal arabica. “Kopi ini asli olahan dari warga desa yang dibuat dengan tujuan mengenalkan produk olahan asli agar dikenal banyak orang. Sehingga dengan demikian dapat meningkatkan harga kopi desa Selorejo tersebut,” jelas Pak Rendy.

Kata dia, Kopi yang ditawarkan pada wisatawan yang datang, bertujuan ingin mengenalkan bahwa bukan hanya jeruk saja yang berkualitas, tetapi kopi Selorejo juga berkualitas.
Suasana kafe yang tepat berada di pinggir sungai ini menjadi tempat yang cocok untuk menikmati segelas kopi panas ditemani suara gemericik aliran sungai.

Menariknya, Kafe Pinggir Kali ini merupakan salah satu UMKM di bawah naungan Universitas Negeri Malang khususnya Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Kafe Pinggir Kali ini merupakan salah satu ide Penguatan Ekowisata melalui Pengembangan Spot Iconic di Desa Selorejo Kabupaten Malang. Ide ini berasal dari salah satu dosen Jurusan Akuntansi yaitu Slamet Fauzan, S.Pd., M.Pd.

“Tujuannya agar lebih memanfaatkan wisata alam yang masih baru dan juga memberdayakan warga desa Selorejo. Tentu saja ini menjadi menarik karena di Malang sendiri belum terdapat kafe yang berada tepat di pinggir sungai,” jelas Fauzan.

Ini juga dibenarkan Sara Manurung. “Dalam mengembangkan ide bisnis ini, saya diberikan tugas untuk memberikan ide pengembangan dalam mengelola Kafe Pinggir Kali ini. Selama saya melakukan observasi pada Kafe Pinggir Kali ini, saya merasa bahwa lokasi kafe ini sangat tepat menjadi tempat untuk menikmati liburan bersama keluarga. Udaranya yang sejuk dan suasananya yang masih asri menjadi kelebihan tersendiri dari tempat wisata Bumi Perkemahan di Bedengan. Tidak hanya itu saja, pada Bumi Perkemahan ini terdapat spot foto yang banyak dan kekinian. Mulai dari pohon pinus yang berjejer hingga aliran sungai yang deras dan jernih,” papar Sara Manurung.

“Selain menikmati keindahan alam yang ditawarkan oleh tempat wisata Bumi Perkemahan, buat kamu yang suka wisata memetik buah langsung dari pohonnya, kamu dapat mendaftar untuk memetik jeruk langsung dari pohonnya di wisata petik jeruk. Kamu dapat mendaftar di tempat pendaftaran yang berada di dekat pintu gerbang desa. Hanya dengan membayar biaya masuk Rp 25.000/orang kamu sudah bisa memanen jeruk yang matang dan siap panen. Kamu juga bisa menikmati hasil panen tersebut langsung di tempatnya. Namun, jika ingin dibawa pulang maka harus ditimbang dulu dan akan dikenakan harga per kilonya,” ujar Sara Manurung dengan gaya promosinya.

“Jadi tak usah tunggu lama-lama lagi, langsung saja datang berlibur ke tempat wisata ini, dijamin tidak akan menyesal. Hanya dengan membayar tiket masuk Rp 5.000/orang kamu sudah dapat menikmati keindahan alam yang ditawarkan di Bedengan. Tidak hanya itu saja, Bumi Perkemahan di bedengan juga menyediakan berbagai keseruan yang cocok untuk para pencinta alam terbuka. Datang bersama keluarga atau teman-teman tentu saja akan semakin asyik dan menyenangkan,” pungkas Sara Manurung.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Nasional

Menteri BUMN Hati² dalam Tetapkan Direksi dan Komisaris pada BUMN Besar dan Anak Perusahaan

Published

on

By

Jakarta, JPSNEW.COM | Menyikapi  beberapa saran pelaku pasar modal Indonesia, agar emiten dari kelompok Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya untuk menunda rencana pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS), tentunya perlu dijadikan atensi, apalagi di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19).

Hal demikian sebagaimana disampaikan Tubagus Rahmad Sukendar, selaku Ketua Umum BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia) belum lama ini, Jum’at (7/8).

Dikatakan Tb Rahmad Sukendar, “Erick Thohir, selaku Menteri BUMN diimbau untuk berhati-hati dalam menetapkan Direksi dan Komisaris pada BUMN besar dan strategis,” ucapnya.

Karena, menurutnya, salah langkah saja dalam penetapan Direksi dan Komisaris pada pendulang laba terbesar itu, akan berakibat fatal , dan Negara akan dirugikan

“Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN besar, baik pada holding maupun anak-anak perusahaannya jangan tergesa-gesa, jangan hanya karena mengejar target waktu atau seolah ada tekanan atau intervensi. Seyogyanya Menteri BUMN dapat lebih seleksi dengan sangat hati-hati dan melibatkan berbagai pihak,” terang TB Rahmad Sukendar.

Jangan sampai setelah ditunjuk, namun endingnya ada yang terindikasi bermasalah. “Sehingga akan mengganggu kinerja BUMN itu sendiri,” ucapnya.

“Hal ini penting, agar para Direksi dan Komisaris terpilih bisa mengemban tugas serta mencapai sasaran yang diinginkan, dan tetap menerapkan Good Corporate Governance (GCG),” ringkasnya.

“Intinya, BPI KPNPA RI meminta, agar Menteri BUMN lakukan penyeleksian secara ketat dan jangan salah pilih. Karena berakibat akan tidak memberikan keuntungan kepada perusahaan, dan bahkan merugikan keuangan negara nantinya,” tegas TB Rahmad Sukendar, dibawah komando Eric Thohir kinerja BUMN dibeberapa perusahaan sudah menunjukkan kinerja yang baik dan bisa membawa keuntungan bagi negara dan jangan sampai dikarenakan adanya tekanan dari berbagai pihak mengakibatkan jatuhnya perusahaan BUMN maupun anak perusahaan BUMN.

Editor: GR

Continue Reading

Berita

STATUS KEADAAN DARURAT MASIH DIBERLAKUKAN, GTPPC19 KELUARKAN SURAT EDARAN PERTEGAS STATUS BENCANA NASIONAL

Published

on

By

JAKARTA, JARRAKPOSMATARAM.COM, Gugus Tugas Percepatanan Penanganan COVID-19 atau GTPPC19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Surat edaran ini menjelaskan status keadaan darurat yang masih diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap pandemi COVID-19. Meskipun status Keadaan Tertentu Darurat Bencana yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berakhir pada 29 Mei 2020, status keadaan darurat masih diberlakukan. Ini disebabkan pada peraturan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional belum berakhir.

GTPPC19 mengeluarkan surat edaran tersebut dengan memuat poin sebagai berikut (1) pengelolaan sumber daya untuk percepatan penanganan COVID-19 diselenggarakan sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (2) percepatan penanganan COVID-19 dalam keadaan darurat bencana nonalam dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Melalui surat tersebut, Ketua GTPPC19 Doni Monardo menetapkan bahwa Kepala BNPB, gubernur, bupati dan walikota tidak perlu lagi menetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19. Status keadaan darurat bencana non alam akan berakhir pada saat ditetapkannya keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

“Secara otomatis, status keadaan darurat bencana menyesuaikan dengan Keputusan Presiden 12 Tahun 2020. Selama keppres tersebut belum diakhiri, maka status kebencanaan masih berlaku,” ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo melalui pesan digital pada Jumat lalu (22/5).

Status keadaan darurat ini sangat bergantung pada dua indikator utama yang disebutkan dalam keppres tersebut. Pertama, penyebaran virus SARS-CoV-2 yang masih terjadi dan menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak dan implikasi pada aspek sosial-ekonomi.

Kedua yakni terkait dengan status global pandemik yang ditetapkan Badan PBB untuk Kesehatan Dunia, WHO, sejak 11 Maret 2020 lalu.

Terkait dengan pandemi global, keadaan darurat di wilayah nusantara ini juga dipengaruhi situasi global tersebut.

“Selama pandemi global belum berakhir dan vaksin serta obatnya belum ditemukan, maka masih diperlukan penetapan status bencana nasional untuk COVID-19,” ujar Doni. Selama WHO belum mencabut penetapan tersebut, selama itu juga status pandemi tetap ada.

Masih berlakunya status bencana nasional juga menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi warga negaranya secara nyata dan konsisten terhadap bahaya keterpaparan virus SARS-CoV-2. GTPPC19 telah mengirimkan surat edaran ini kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Berikut ini tautan untuk Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Sumber : JBM

Editor ; AGUS

Continue Reading

Trending