Connect with us

Berita

Rakor “Sosialisasi dan Field Check ENC TSS Selat Lombok” Digelar Di Atas KRI Diponegoro

Published

on

JPSNEW.COM, Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H. dan Pangkoarmada II Laksda TNI Heru Kusmanto, S.E., M.M. , didampingi Danguskamla Koarmada II Laksma TNI Rachmad Jayadi dan Asops Koarmada II Kolonel Laut (P) Haris Bimo Bayu Seto menghadiri rapat koordinasi (Rakor) “Sosialisasi dan Field Check ENC TSS Selat Lombok” yang digelar di atas KRI Diponegoro-365, saat bertolak dari Pelabuhan Benoa, Denpasar, Selasa (4/8).

Dalam kegiatan yang berlangsung sekitar 5 jam itu, turut dilibatkan KRI Gulamah-869 hingga ke Selat Lombok yang terletak di jalur lalu lintas kapal yang dikategorikan sebagai ALKI II, merupakan jalur lalu lintas internasional yang memiliki kepadatan tinggi karena keberadaan kawasan wisata di sekitarnya. Berdasarkan data terakhir, rata-rata setiap tahunnya melintas lebih dari 33 ribu unit kapal dengan draft yang dalam tujuan Australia mengambil jalur Selat Lombok sebagai rute berlayar.

Dengan kepadatan lalu lintas laut di area ini, pemberlakuan Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Lombok (sejak 1 Juli 2020) diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan bernavigasi bagi kapal-kapal yang berlayar di sepanjang alur tersebut. Bahkan telah dilaksanakan rangkaian kegiatan untuk mendukung kesiapan seluruh infrastruktur keselamatan navigasi, berupa rapat koordinasi (rakor) dan sejumlah kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah terkait bidang kemaritiman seperti, Kemenkomar, Kementerian Perhubungan, Bakamla, Polairud, Basarnas, KSOP dan TNI AL.

Setiap lembaga tersebut secara aktif menyiapkan diri demi suksesnya penerapan TSS di ALKI II Selat Lombok. Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata dan peran aktif TNI AL dalam mengawal kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di perairan ALKI II Selat Lombok.

Selain itu juga merupakan media TNI AL dalam hal ini Koarmada II sebagai pengampu wilayah perairan wilayah ALKI II dan Pushidrosal sebagai pembuat peta laut untuk memastikan produk peta laut yang digunakan oleh kapal-kapal yang berlayar di area ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kapushidrosal menyampaikan, penetapan TSS di perairan Selat Sunda dan Selat Lombok akan meningkatkan jaminan keamanan dan keselamatan navigasi pelayaran serta perlindungan lingkungan laut di sekitarnya.

“Selat Lombok adalah bagian dari empat choke-point yang terletak di Indonesia selain Selat Sunda, Selat Malaka dan Selat Makassar sebagai jalur pelayaran internasional dari sembilan choke-point yang ada dunia. Selain itu, keberadaan TSS akan mempermudah pemantauan lalu lintas pelayaran yang melewati dua dari sembilan choke-point dunia tersebut,” kata Kapushidrosal.

Sebelum diadopsinya TSS oleh IMO pada Sidang sesi ke-101 Maritime Safety Committee (10 Juni 2019), Pushidrosal telah mempersiapkan rencana penetapan TSS tersebut dengan melaksanakan survei hidrografi pada tahun 2016 hingga 2017 di Selat Sunda dan Selat Lombok. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara kepulauan (archipelagic state) pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia.

Sebelumnya Indonesia bersama Malaysia dan Singapura telah memiliki TSS di Selat Malaka dan Selat Singapura, namun TSS di Selat Malaka dan Selat Singapura tersebut berbeda pengaturannya, karena dimiliki oleh tiga negara. Sementara untuk TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok hanya Indonesia yang memiliki wewenang untuk pengaturannya.

Kapushidrosal menambahkan bahwa, cakupan 100 persen dari survei hidrografi dilakukan untuk memberikan kategori ketelitian tinggi yang dibutuhkan untuk navigasi yaitu Category Zone of Confidence (CATZOC) serta mendukung kebutuhan data guna proses pengkajian dan desain TSS. Salah satu kajian yang disiapkan sebagai pra-syarat proposal ke IMO dibuat dalam bentuk analisis risiko TSS menggunakan IWRAP (IALA Water Risk Assessment Program) yang dilaksanakan oleh tim teknis delegasi Indonesia yang terdiri dari K/L terkait khususnya Ditjen Perhubungan Laut dan telah disetujui oleh IMO dhi Sub-Committee Navigation, Communication, Search and Rescue pada Januari 2019.

Terkait hal ini, Pangkoarmada II siap mendukung dengan menghadirkan beberapa kapal perang yang akan dioperasikan di sepanjang ALKI tersebut. Selain menggelar operasi penegakan kedaulatan dan operasi penegakan hukum serta memberikan rasa aman bagi mereka yang menggunakan jasa laut untuk transportasi.

“Kami hadir untuk mengamankan seluruh perairan yurisdiksi nasional, di mana Koarmada II wilayah kerjanya di Indonesia bagian tengah. Selain KRI juga akan dibackup beberapa kapal Angkatan Laut lainnya, mengingat jalur ALKI II ini cukup panjang dari Laut Sulawesi hingga Selat Lombok,” jelas Laksda Heru Kusmanto.

Turut hadir, Danlanal Denpasar Kolonel Laut (P) Ketut Budiantara, SE, Ditopssurta Kolonel Laut (P) Haris Djoko Nugroho, MSi, Dispeta Kolonel Laut (P) Oke Dwiyana Pribadi, SH, MM, Disinfolahta Letkol Laut (KH) Stepanus H. Kristianto, SS, Disprodisi Lettu Laut (P) Satrio Tegas Wicaksono, BEng.

Termasuk, CEO dan GM Pelindo III Benoa diwakili Recky Julius Uruila (Manager Regional Pelayanan Kapal), Kadisnav Benoa Saham Amir Syarif, GM PT ASDP Padangbai diwakili Salim Tohari (Operator STC ASDP Padangbai), Ka KSOP Kelas II Benoa diwakili Mustajib (Kasi Syahbandar), Ka KSOP Kelas II Lembar HM Junaidin, Ka KSOP Kelas IV Padangbai diwakili Samuel, Ka Badan SAR Denpasar Gede Darmada, dan sejumlah pejabat terkait.

PENULIS : BENI
EDITOR : AJ

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

GUBERNUR BALI BANTU RP 20 M UNTUK ATASI KRISIS AIR DI BULELENG TIMUR

Published

on

By

SINGARAJA-JPSNEW.COM – Krisis air bersih yang menjadi persoalan klasik di Buleleng terutama di Buleleng Timur yang sering menimbulkan konflik horizontal, memancing rasa prehatian Gubernur Bali, DR Ir I Wayan Koster, MM.

Saat Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana curhat dalam laporannya saat acara ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan megaporyek Bendungan Tamblang, Rabu (12/8/2020), langsung direspon Gubernur Koster.

Tanpa basah-basih Gubernur Koster langsung menjanjikan anggaran dari Pemprov Bali. Jumlahnya lumayan besar yakni Rp20.000.000.000 pada tahun 2021 mendatang.

Ia berharap dengan bantuan anggaran sebesar itu, persoalan kirisis air bersih di Desa Les dan Desa Penuktukan dapat segera terselesaikan. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk pengadaan instalasi air dari SPAM Air Sanih, ke Desa Les, Penuktukan, hingga Desa Sembiran tempat sang gubernur berasal.

Persoalan air ini akan jadi prioritas saya, sehingga masyarakat di wilayah timur tidak mengeluh soal air saat di musim kemarau. Akan saya tuntaskan. Saya akan diskusikan dengan Sekda Bali yang juga sebagai Ketua TAPD Provinsi Bali, untuk dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,” janji Gubernur Koster.

Sementara itu, Bupati Bangli, I Made Gianyar menyebutkan pertemuan antar dua kepala daerah sudah sangat tepat dan bagus. Ia menilai Bupati Buleleng sudah sangat memahami bahwa kehidupan ini tentang semua orang, bukan hanya tentang Kabupaten Buleleng saja atau Kabupaten Bangli saja. Sehingga kesepahaman ataupun tawaran dari Bupati Bangli bisa didetailkan lagi secara teknis oleh para pejabat teknis di masing-masing kabupaten. Semua terkait dengan pemanfaatan air di Bangli bisa ditarik ke atas antar Bupati dengan melakukan kerjasama antar daerah. “Sehingga nanti kalau sudah di atas atau antar Bupati, pemecahan masalah bisa mulai dari akar permasalahannya. Nanti teknisnya akan diatur kembali kajiannya,” paparnya.

Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan krisis air bersih di wilayah Kecamatan Tejakula diperlukan jalina kerjasama antar pemerintah daerah yakni Bupati Bangli, I Made Gianyar selaku pemilik sumber air di Desa Batih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan Bupati Buleleng.

Kerjasama ini sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan air khususnya di Desa Les dan Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula.

Untuk mematangkan kerjasama tersebut, Bupati Agus Suradnyana dan Bupati I Made Gianyar melakukan pertemuan di Kintamani, Bangli, Selasa (11/8/2020).

Bupati Agus menjelaskan dirinya bertemu dengan Bupati Kabupaten Bangli untuk menyelesaikan persoalan air di Desa Les dan Desa Penuktukan. Dalam pertemuan tersebut, diskusi dilakukan untuk mengembalikan kewenangan penyelesaian air ini dengan perjanjian atau nota kesepahaman antar bupati. Bukan lagi desa adat dengan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerancuan penyelesaian persoalan masalah air. “Kalau antar bupati kan ada indikator teknis, ekonomi di dalamnya. Harus diselesaikan semua. Kalau volumenya kurang baru kita tambah lagi,” jelasnya.

Mengenai tindak lanjut dari nota kesepahaman, mantan anggota DPRD Provinsi Bali ini mengatakan bahwa ia sudah merapatkan seluruh instansi atau SKPD terkait untuk membuat kajian masing-masing. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) diberikan tugas untuk membuat kajian teknis dibantu dengan PDAM. Dalam kajian teknis terdapat kajian volume dan model. Sedangkan, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) membuat kajian ekonomi dan budaya mengenai sesajen yang akan diberikan. Semua kajian dikoordinir oleh Asisten Bidang Pemerintahan.

“Mengingat kita tinggal di Bali. Dan sumber air tersebut disucikan oleh masyarakat sehingga kita harus tahu tentang sesajen atau upacara apa yang harus dilakukan sebelum memanfaatkan sumber air tersebut,” ujar Agus.

Sejatinya, kata Agus, stok air masih ada 50 liter per detik di Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Spam Air Sanih. Namun kendalanya, pihaknya belum bisa menyalurkan air tersebut ke Desa Les dan Penuktukan. Dikarenakan belum adanya saluran yang dibangun sampai ke bagian timur.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Berita

MAHASISWA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TUNTUT DISCOUNT BIAYA KULIAH 50 %

Published

on

By

PALEMBANG-JPSNEW.COM – Puluhan mahasiswa Universitas PGRI Palembang yang tergabung dalam Aliansi Kampus Biru (AKB) menggelar aksi demo di halaman Gedung Rektoral Universitas PGRI Palembang, Kamis (13/8/2020).

Dalam aksi itu, massa mahasiswa menyampaikan beberapa tuntuan kepada rektorat. Massa mendesak rektorat untuk meninjau kembali kebijakan kampus terkait biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai oleh para mahasiswa sangat menyulitkan orangtua apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini.

Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas PGRI Palembang, Nur Muhammad Habibilah meminta pihak kampus untuk memberikan keringan biaya kuliah berupa pemotongan UKT sebesar 50%, mengingat keadaan perekonomian keluarga menurun akibat dampak pandemi COVID-19.

“Dampak dari pandemi COVID-19 ini tentunya perekonomian orangtua kami menurun secara signifikan sehingga para mahasiswa mengalami kesulitan untuk membayar UKT tersebut. Oleh karena itu, kami meminta dan mendesak kepada pihak rektorat dapat memberikan keringanan biaya UKT sebesar 50 persen,” desak Nur.

Nur mengatakan, selain meminta pengurangan biaya UKT, dalam aksinya para mahasiswa juga menuntut beberapa point terkait kegiatan belajar mengajar, meningkatkan sarana dan prasarana bahkan mahasiswa meminta untuk meninjau kembali prihal wisuda.

“Kami berharap kepada pihak kampus agar kiranya mahasiswa dapat dilibatkan dalam mengambil suatu keputusan kebijakan terutama terkait dengan mahasiswa,” pintnya.

Bagaimana tanggapan Rektor Universitas PGRI Palembang? Rektor Universitas PGRI Palembang Dr. H. Bukman Lian, MM.,M.Si, mengarakan bahwa pihaknya akan mengakomodasi dan mengusahakan tuntutan tersebut secara bertahap.

Terkait dengan tuntutan pengurangan biaya UKT, Bukman mengatakan dirinya akan terlebih dahulu mendiskusikan hal tersebut dengan pihak yayasan. Keputusan dari hasil pertemuan tersebut akan sesegera disampaikan kepada mahasiswa.

“Untuk masalah tuntutan pengurangan biaya UKT, kita akan adakan musyawarah mufakat dengan pihak yayasan dan tidak adanya unsur tekan menekan. Mahasiswa kita harapkan bersabar untuk menunggu keputusan tersebut,” ungkap Rektor.

Sementara itu, terkait tuntutan sarana dan prasarana yang dinilai kurang memadai yang disediakan dan diberikan pihak kampus kepada mahasiswa, pihaknya akan terus melakukan perbaikan namun membutuhkan waktu dalam proses perbaikannya.

“Fasilitas akan kita perbaiki secepatnya namun secara bertahap, tetapi tidak bisa langsung selesai begitu saja tentunya membutuhkan waktu dalam penyelesaianya agar optimal hasilnya nanti” ujarnya.

Bukman juga menguraikan terkait dengan perkuliahan berbasis daring (online) dinilai mahasiswa kurang efektif, maka pihaknya akan tetap berkomitmen akan terus melanjutkannya. Karena lantaran sudah menjadi peraturan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud.

“Kita akan tetap melakukan proses perkuliahan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku terkait kondisi pandemi covid-19 pada saat ini” tegasnya.

Dalam aksi itu mahasiswa menyampakan 6 tuntutan. Pertama, mendesak Rektorat untuk memotong UKT sebesar 50 persen; Kedua, mahasiswa menolak KKL; ketiga, mahasiswa menuntut komunikasi dan informasi yang transparan dari kampus; keempat, menuntu perbaikan serta melengkapi fasilitas kampus; kelima, menuntut Rektorat meninjau kembali perihal wisuda; dan keenam, mempertanyakan masalah kuliah daring.

Penulis: Danu
Editor: Francelino

Continue Reading

Berita

SATPOL PP BULELENG SEGEL TAWER DI BANYUNING DAN VILA DI SEMBIRAN

Published

on

By

TEJAKULA-JPSNEW.COM | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng mulai bernyali. Kali ini lembaga “penerbit izin” itu mulai tidak kompromi terhadap bangunan bodong alias bangunan liar.

Seperti Selasa (11/8/2020), DPMPTSP atau lebih disebut Dinas Perizinan diback-up Satpol PP Kabupaten Buleleng, Bali, melakukan penyegelan terhadap satu tower seluler di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng dan penghentian pengerjaan hotel/villa di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula.

Menurut Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan A DPMPTSP Buleleng, Ir. Ida Komang Sudita, tower seluler yang disegel tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sedangkan untuk pengerjaan hotel/villa yang dihentikan di Desa Sembiran, sebelumnya sudah mengajukan permohonan IMB, namun masih dilakukan penangguhan karena tidak sesuai dengan rencana pembangunannya.

“Izin tanah yang diajukan sebesar 86 are, tapi bangunannya kecil sekali. Ada laporan juga luas tanah keseluruhannya sebesar 35 hektar, rencana pembangunannya belum sesuai,” ungkapnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng, Drs. I Putu Artawan mengatakan tindakan penyegelan ini tentu sudah sesuai dengan regulasi yang ada. DPMPTSP Kabupaten Buleleng sudah memberikan surat teguran sebanyak dua kali terhadap pemilik bangunan dan tower, namun tidak juga diindahkan. Sehingga dilakukan penyegelan sebagai bentuk pembinaan. Jika tidak diindahkan lagi, sesuai dengan regulasi akan dilakukan tindakan pembongkaran.

“Saya ingatkan setiap pelaku usaha sebelum melakukan usahanya harus mengantongi izin sebelum lanjut ke pembangunan dan operasional. Untuk yang dilakukan penyegelan, jika izin sudah dilengkapi nanti juga kami akan buka penyegelannya, Ini hanya pembinaan saja,” pungkasnya.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Trending